HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA 
DALAM  DISKURSUS KE (TIDAK) SETARAAN GENDER

Oleh : Ilda Hayati, Busman Edyar, dan Randi Sanjaya
ildahayati@iaincurup.ac.id
busmanedyar@iaiancurup.ac.id
rhandisanjaya6@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keluarga Islam yang ditautkan dengan wacana kesetaraan jender. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan fiqh and statute approach yang dianalisa dengan cara preskriptif analisis. Hasil dari riset menemukan bahwa hukum keluarga Islam (baik dalam fiqh Islam maupun Kompilasi Hukum Islam) memiliki konsep relasi jender yang berbeda dengan paradigma yang dibangun penggiat kesetaraan jender. Hal ini dapat dilihat mulai dari relasi suami dan istri berikut hak dan kewajiban masing-masing (termasuk di dalamnya poligami), adanya wali nikah bagi penganten perempuan (tapi tidak sebaliknya), persyaratan saksi yang menghitung satu laki-laki berbanding dua perempuan, ketentuan iddah bagi seorang perempuan yang pernikahannya sudah berakhir, sampai bagian warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dibanding anak perempuan. 

Kata Kunci : Hukum Keluarga, kesetaraan gender, diskursus

PENDAHULUAN
Sebagai as a tool social engineering, hukum keluarga islam di Indonesia, merupakan salah satu pranata sosial yang tidak banyak terpengaruh oleh pengarusutamaan kesetaraan jender. Paling tidak sampai saat ini, kitab-kitab fiqh arusmaenstream yang disinyalir kurang sensitif jender tetap jadi pegangan masyarakat Indonesia. Bahkan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama hakim-hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga (perkawinan dan kewarisan), memperlihatkan disparitas konsep relasi pria-wanita antara fiqh Islam dan paradigma yang dibangun penggiat kesetaraan jender. Tak berlebihan bila kemudian Musdah Mulya pernah mengajukan kompilasi hukum islam tandingan sebagai konter terhadap Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang karena dinilai bias jender.
Terdapat beberapa kajian yang meneliti tentang hukum keluarga dan masalah kesetaraan jender, diantaranya adalah Mesraini (2018), bahwa gender dan Islam memiliki tingkat korelasinya tersendiri. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mendapatkan kedudukan, kesempatan dan balasan yang sama baik dalam penciptaan, ibadah, maupun perlakuan hukum. Sungguhpun demikian, secara implementatif, dalam diskursus fiqh, hal itu mengalami dialektikanya tersendiri walaupun kesan diskriminasi gender dalam beberapa persoalan tidak dapat dihindari.
Kemudian Heri Setiawan, dkk, (2018), yang menemukan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perjuangan politik kaum feminisme untuk memasukkan suara wanita kedalam aturan hukum, sehingga wanita bebas dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi, karena bahwa korban kekerasan banyak terjadi pada perempuan, sehingga perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan 
Selain itu ada juga Ninik Rahayu (2012), yang mengatakan sejak diratifikasinya CEDAW oleh (pemerintah) Indonesia tahun 2011, berbagai kemajuan, kemunduran dan kemandegan dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka kerja legislasi masih mengalami tantangan yang cukup serius, terutama jika dilihat dari tiga aspek di atas. Karena itu penting kiranya untuk segera menentukan kementerian/lembaga yang akan mengawal perubahan undang-undang perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, penegasan asas monogami, jaminan hak dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam masa perkawinan dan pemutusan perkawinan; pentingnya meningkatkan dukungan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi) pembangunan yang mainstream gender; serta meningkatkan kapasitas para penegak hukum, aparat pemerintah, legislatif dan yudikatif terkait HAM dan gender; serta pentingnya mendorong pendidikan HAM dan gender dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, termasuk untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Sehubungan dengan adanya Legal Counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang disusun Musdah Mulya, dkk, Eliza (2017) mengkritik Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini karena dianggap mengandung pemikiran   liberal. Pembaharauan yang mereka tawarkan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak  mengikuti  cara-cara  dan  kaidah-kaidah  dalam  penetapan hukum  islam.
Terakhir, Sakdiah, (2021), mengatakan bahwa Al-Qur’an memberikan otoritas dan hak serta membebaskan kepada manusia untuk menggunakan kecerdasan dan kearifannya dalam membagi secara tepat peran antara laki-laki dan perempuan secara konstruktif dalam bingkai hubungan simbiosis-mutualis sesuai kebutuhan. Jadi tingginya derajat dan kualitas manusia bukan ditentukan oleh faktor biologis dan jenis kelaminnya yang bersifat given, melainkan disebabkan oleh pilihan (ikhtiyar) manusia itu sendiri.
Distingsi penelitian ini berupa telaah komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam keluarga yang disinyalir bias jender.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Penelitian normatif akan berfokus pada tujuan hukum dengan melakukan analisa hukum berdasarkan kondisi hukum yang ada terhadap substansi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. 
Karena penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan kajian kepustakaan (library research) maka sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh and statute approach, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menjadikan kajian fiqh plus KHI terkait kesetaraan jender. Sementara data yang diperoleh dianalisa secara preskriptif analisis untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenal konsep fiqh dan KHI menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 

PEMBAHASAN
1.	Islam dan Kesetaraan Gender
Sebelum Islam datang, wanita tidak punya kedudukan sama sekali. Wanita tak ubahnya bagai makhluk kelas dua (second creation). Jika dibandingkan pria, ia tidak lebih hanya sekedar pelayan atau malahan lebih rendah dari itu. Sekalipun ada satu dua wanita yang menonjol (Ratu Balqis di Sabak atau Harsyebut di Mesir), tetapi demikan hanyalah terbatas pada beberapa orang saja dan bukanlah hal yang umum. 
Acapkali terjadi penolakan atas fisikal wanita dan penolakan atas wanita sebagai representasi inti mereka. Tulisan-tulisan para Romo seperti Agustinus, Origen, dan Tertulian misalnya, merefleksikan konsep tentang perempuan sebagai inferior, sekunder, dibatasi penuh oleh biologinya, dan tak berguna bagi pria (lebih parah lagi wanita dianggap sebagai orang yang menimbulkan godaan seksual, korupsi, dan kejahatan). Agustinus berpandangan bahwa Tuhan menciptakan wanita bukan sebagai sahabat pria, sebab pria lain akan memainkan peran ini secara lebih baik. Lebih keras lagi Tertulian mengatakan wanita sebagai gerbang setan, pembuka segel pohon terlarang, orang pertama yang meninggalkan hukum Tuhan.
Teori-teori Aristoteles mengkonseptualisasikan wanita bukan hanya berkedudukan subordinat, melainkan juga secara bawaan dan biologis bersifat inferior dalam kapasitas mental maupun fisik. Aristoteles mengibaratkan kekuasaan pria atas wanita sama dengan kekuasaan jiwa atas raga dan kekuasaan pikiran dan unsur rasional atas nafsu. Lelaki secara alami kuat sementara perempuan lemah; yang satu menguasai, satunya lagi dikuasai.
Ketika Islam datang, diferensiasi fisikal yang menyebabkan diskriminasi gender di atas dikonstruk untuk terbangunnya relasi kesetaraan dalam batasan tertentu. Paling tidak ada empat macam kesetaraan yang diberikan Allah pada wanita dan pria: pertama, sebagai hamba Allah, antara pria dan wanita memiliki kewajiban yang sama. Hal ini dapat dilihat dari hadist Nabi yang membicarakan perihal mandi wajib :

عن عائشة قالت ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لأغسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال  

Aisyah Ra. berkata: Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mimpi basah, dan tidak mengeluarkan mani karena mimpi bersetubuh. Nabi menjawab: wajib mandi. Dan terhadap laki-laki yang keluar mani akan tetapi tidak karena mimpi basah, maka Nabi menjawab: tidak wajib mandi. Ummu Salamah kemudian berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan yang seperti itu, apakah wajib mandi? Nabi menjawab: “Ya, sesungguhnya perempuan itu saudara kandung “
Perintah Nabi di atas jelas sekali mewajibkan kepada setiap kaum muslimin baik laki-laki atau perempuan, apabila mimpi berhubungan badan, maka wajib mandi. Dengan kata lain, kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki juga berlaku untuk perempuan. Bahkan semenjak ditiupkan ruh ke dalam diri manusia yang masih di kandungan ibunya, mereka sama-sama menerima perjanjan suci dari Allah. 
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذََا غَافِلِيْنَ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya bertanya : “Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: “Benar (Engkau Tuhan  kami), Kami bersaksi. Dan kamu katakan kalau kami termasuk orang lalai di hari kiamat (QS. 7/172)
Dalam Islam, tanggung jawab individu dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak mengenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Makanya tak berlebihan, bila dilihat dalam ajaran-ajaran lain yang dibebankan pada kaum muslimin, semisal ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban lainnya, semuanya itu diwajibkan Allah pada wanita, sebagaimana diwajibkan juga pada laki-laki.
Dengan adanya persamaan dalam melaksanakan kewajiban ini, maka setiap muslim juga mendapat hak yang sama untuk menjadi yang terbaik. Yaitu kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang paling tinggi derajatnya Predikat tertinggi dalam Al Qur’an ini disebut dengan orang yang bertaqwa. Dan untuk mendapat gelar tertinggi ini tidak bisa dibedakan oleh latar belakang jenis kelamin, suku bangsa ataupun etnis tertentu. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ِأَتْقَاكُمْ إِنّ َاللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Hai manusia! Sesunggunya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulya di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha Mengenal (QS. 49 : 13)

Dalam ayat lain juga dapat kita lihat persamaan kesempatan ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أََوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ
Siapapun yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. 16/97)

Dalam sejarah, para sahabat wanita ikut memberikan sumbangsih dalam mengajarkan agama dengan cara langsung meriwayatkan hadits Nabi Saw. Para sahabat belajar tentang sunnah dari ummahat al-mukminin. Seringkali Nabi mendapat pertanyaan dari para sahabat wanita yang menyangkut masalah kewanitaan di mana Nabi tidak menjelaskan secara detail alasan pertanyaan tersebut, lalu dijelaskan secara detail oleh istri beliau yang notabene wanita.
Sebagai contoh adalah Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadits. Nabi Saw sendiri pernah menegaskan : ambillah sepertiga agamamu dari Humairah (Aisyah).” Dalam realitanya, kecerdasan Aisyah dalam periwayatan hadits diakui oleh para sahabat sendiri, sehingga tidak sedikit para sahabat yang mengambil hadits dari beliau. Terutama untuk persoalan yang bersifat pribadi dan ditanyakan oleh sahabat, mampu dijawab oleh Aisyah, dalam kedudukannya sebagai istri Rasulullah. Acapkali Aisyah membantah pendapat para sahabat yang menurutnya tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya dari Rasulullah.
Selain Aisyah, ada lagi sahabat wanita lain yang juga banyak meriwayatkan hadist yaitu Asma binti Abu Bakar. Sahabat sekaliber Ibn Abbas pernah menyarankan orang-orang supaya bertanya kepada Asma tentang sunnah, khususnya perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat tersebut. Demikian pula dengan sahabat wanita lainnya seperti Ummu Salamah, Ummu Hani binti Abu Thalib, Fathimah, putri Nabi, sering menjadi tempat bertanya para sahabat.
Kedua, kesempatan yang sama untuk aktif di ruang publik. Sebagai contoh adalah tidak adanya larangan bagi wanita dalam memilih pekerjaan, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
Beberapa sahabat perempuan yang menekuni berbagai profesi pada masa Nabi yakni Ummu Salim binti Malhan menekuni bidang tata rias pengantin, budak perempuan Ka'ab bin Malik mengembala ternak. Ummu Mubasysyir berprofesi dalam bidang pertanian. Zainab, istri Abdullah ibn Mas’ud menangani industri rumah tangga. Beliau menjual hasil kerajinannya untuk menafkahi keluarganya. Seorang perempuan lainnya menyulam burdah dengan tangannya sendiri. Zainab binti Jahasyi seorang pengrajin, bisa menyamak dan menjahit kulit. Asy-Syifa’ binti Abdullah melakukan pengobatan dengan jampi, dan Ummu Athiyah melakukan pengobatan terhadap pasukan perang.
Diantara sahabat ada yang mengobati orang sakit seperti dalam hadits. 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ 

Sahal bin Sa'ad ditanya tentang luka-luka yang diderita oleh Rasulullah dan Sahal menjawabnya; Demi Allah, sesungguhnya aku tahu siapa yang membasuh luka Rasulullah itu, siapa yang menuangkan air dan dengan apa beliau diobati. Selanjutnya Sahal menjelaskan: Fathimah putri Rasulullah yang membersihkan darah dan Ali bin Abi Thalib yang menuangkan air dengan sebuah bejana. Ketika Fathimah melihat, ternyata air itu hanya menambah semakin banyaknya darah keluar, dia lalu mengambil sepotong tikar, lalu membakarnya dan menempelkan abunya pada luka tersebut. Sehingga darahnya dapat ditahan. Gigi depan beliau patah dan juga pelindung kepala beliau.
Bahkan dalam rumah tangga juga terdapat kesempatan yang sama antara seorang suami dan istri untuk membenahi keluarganya. 
عن الأسود قال ثم سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني رحمة أهله فإذا عملا الصلاة خرج إلى الصلاة

Dari Aswad dia berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika sedang berada di rumah. Aisyah menjawab: “beliau selalu membantu tugas-tugas istrinya, dan ketika datang wuktu shalat beliau bergegas mendirikan shalat.”

عن عائشة قالت سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه   

Dari ‘Aisyah bahwasanya ia ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika berada di dalam rumahnya ‘Aisyah menjawab: ‘Beliau manusia biasa, Membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya.”
Kedua hadits di atas menunjukkkan fungsi Nabi sebagai seorang suami. Di antara kesibukan beliau yang demikian banyak, beliau tidak lupa membantu tugas-tugas istrinya ketika berada di rumah. Dengan demikian, Nabi sendiri mengajarkan bahwa pembagian tugas antara suami istri bukanlah sesuatu yang kaku dan tegas, melainkan suatu hal yang fleksibel. Suami dianjurkan untuk membantu istrinya di rumah, sebagaimana yang beliau contohkan. Pelajaran yang penting yang dapat dipetik dari hadits ini adalah kerjasama dan sikap saling tolong menolong antara suami istri dalam mengemban tugas kerumahtanggaan untuk menciptakan keluarga yang sakinah.
Ketiga, sama-sama berhak dalam menentukan jodoh. 
ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله   عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي  صلى الله عليه وسلم فعرضت   عليه  نفسها

Tsabit al-Banani berkata: “Pada suatu hari aku duduk di dekat Anas. Di sampingnya ada putrinya”. Lalu Anas berkata: “Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. untuk menawarkan dirinya kepada beliau”. Perempuan itu berkata: ”Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat kepadaku”? Lalu putri Anas menimpali: “Alangkah sedikitnya rasa malu perempuan itu. Betul-betul buruk”. Anas berkata:” Dia lebih baik dari padamu. Dia senang kepada Nabi, lalu dia menawarkan dirinya kepada beliau.”
عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن   تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء 

Dari Abu Buraidah dan berkata Seorang gadis datang kepada Nabi, lalu berkata: “Ayahku telah mengawinkan aku dengan sepupunya hanya untuk mengangkat derajatnya dan masyarakat. Lalu Nabi memberinya hak untuk menerima menolak permintaan tersebut”. Perempuan tersebut berkata: “Aku menyetujui apa yang telah dilakukan oleh ayahku. Aku hanya ingin kaum perempuan tahu bahwa sebenarnya para bapak tidak mempunyai hak atas persoalanan ini”.

عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

Dari Abi Salmah bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi Saw. berkata: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya”.

Harus diakui bahwa selama ini ada pandangan umum yang terjadi dalam masyarakat bahwa perempuan tidak berhak menentukan pasangan hidupnya. Yang menetukan dalam hal ini adalah kakeknya atau ayahnya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu paham terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Namun hal ini menjadi terbantahkan jika melihat hadits-hadits di atas yang menunjukkan kebebasan seorang perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Hadits tersebut, selain menafikan kawin paksa, juga menunjukkan kerelaaan bahwa dalam masalah perkawinan, unsur kerelaan menjadi salah satu syarat bagi keabsahannya, sebagaimana ditunjukkan oleh teks “ayah tidak mempunyai hak atas persoalan ini” pada hadits kedua.
Keberadaan seorang wali bagi perempuan bukanlah berfungsi sebagai orang yang memaksa anak/saudara perempuannya untuk kawin dengan laki-laki yang dikehendakinya. Akan tetapi fungsi wali di sini adalah sebagai pelindung bagi perempuan agar tidak menyimpang dari ketentuan pilihannya terhadap laki-laki yang dikehendakinya. Islam memadukan antara keharusan wali bagi perempuan untuk mengawinkan dan hak perempuan untuk menerima laki-laki sebagai calon suami yang diridhainya serta menolak laki-laki yang tidak diridhainya. Islam melarang para wali bersikap diktator terhadap perempuan yang berada dalam pewaliannya tanpa keridhaannya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Khansa binti Khidam yang dinikahkan oleh ayahnya, namun karena dia tidak mau, dia mengadu kepada Nabi Saw. dan beliau membatalkan keputusan ayahnya tersebut. Hak untuk memilih calon suami bagi seorang perempuan bukan hanya terhadap orang yang diajukan oleh walinya saja, akan tetapi, Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mencari dan menawarkan diri kepada laki-laki yang diinginkannya seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Berdasarkan keterangan di atas, hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja, baik seorang ayah, ibu ataupun orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada di tangan anak perempuan sendiri.
Keempat, sama-sama berhak dalam mengakhiri perkawinan (cerai). 
عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله أتأمرني فقال إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي فيه

Dari Ibn Abbas bahwasanya suami Barirah adalah seorang hamba sahaya yang biasa dipanggil Mughis. Saya seolah-olah melihat dia sedang berputar-putar di belakangnya (Barirah) sambil menangis dan air matanya bercucuran sampai membasahi jenggotnya, maka Nabi bersabda kepada Abbas : “Wahai Ibn Abbas  tidakkah engkau heran betapa cintanya Mughis kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada Mughis? Maka Nabi bersabda kepada Barirah: “Bagaimana jika seandainya engkau kembali kepadanya”? Barirah menjawab: “Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku (untuk kembali kepadanya)”? Rasulullah menjawab: “Saya hanya menyarankan”. Barirah berkata: ”Saya sudah tidak menghendakinya lagi untuk kembali kepadanya”.

عن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها

Dari Ibnu Abbas Ra, ia berkata : Suatu ketika istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi Saw. seraya  berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak meragukan Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya. Hanya saja saya takut pada kekufuran (tidak menghargainya jika terus bersamanya)”. Rasulullah Saw bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya”? Dia berkata: "Ya ", lalu ia mengembalikannya, dan Rasulullah memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya"

Jika dalam keluarga terdapat permasalahan, perempuan berhak untuk menggugat cerai terhadap suaminya. Barirah menolak untuk ruju' dengan Mughis meskipun ada syafa'at dari Nabi. Menghadapi persoalan keduanya, Nabi bertanya kepada Mughirah, apakah dia dapat kembali dengan suaminya. Anjuran itu tidak dituruti oleh Barirah dan bersikeras untuk membatalkan perkawinannya.
Dalam fiqh Islam, perceraian atas gugatan ini dinamakan dengan khulu', di mana suami mendapatkan uang tebusan. Kasus ini di alami oleh Tsabit bin Qais yang diperintahkan untuk menceraikan istri, Jamilah atas permintaan istrinya, dengan persyaratan istrinya mengembalikan kebun miliknya.
Khulu' secara harfiah berarti tidak mengakui atau menolak, karena seseorang perempuan dapat menolak perkawinannya. Kasus Jamilah, istri Sabit membuktikan hal itu. Jamilah sangat tidak puas dengan perkawinannya walaupun tidak ada perselisihan antara keduanya. Lagi pula sebenarnya dia menyatakan kepada Nabi bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri suaminya dalam hal moral dan agamanya, tetapi dia sama sekali tidak menyukainya. Nabi mengizinkannya bercerai asalkan dia mengembalikan kebun buah-buahan yang telah diberikan suaminya kepadanya sebagai maskawin. Perkataan Jamilah “aku takut melakukan kekufuran”, boleh jadi yang ia maksud dengan kekufuran adalah mengkufuri suami, yaitu tidak memenuhi hak-hak suami. Boleh jadi juga perkataan itu tersirat makna yakni aku takut terhadap hal-hal yang menjadi kelaziman kekufuran yang berupa permusuhan, penentangan, dan perlawanan.

2.	Ke (tidak) setaraan Gender dalam Hukum Keluarga
Sekalipun Islam ikut mengusung kesetaraan gender, namun kesetaraan yang diusung adalah yang bersifat proporsional. Dalam beberapa ketentuan tentang keluarga (domestik) di Indonesia misalnya, Islam tetap memberikan batasan-batasan yang tegas. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia :
Pertama, terkait dengan wali dalam pernikahan. Tidak sah nikah sekiranya tidak ada wali yang akan menikahkan seorang perempuan. Wali dalam pernikahan termasuk rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Saw bersabda :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا.
“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”
Dengan demikian, seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita lain, sebagaimana hadis Nabi Saw :
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا 
“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”
Sebaliknya, laki-laki tidak wajib memakai wali. Dia bisa menikah tanpa adanya wali dari dia. Dalam beberapa kasus bahkan ada yang berkeyakinan seorang wali dapat memaksakan suatu pernikahan anak nperempuanya dengan seseorang yang belum tentu ia suka.   Dalam susunan perwalian juga semuanya berjenis kelamin laki-laki, yakni; ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah, sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, dan anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
Demikian juga saat ijab kabul, penganten pria bisa mengucapkannya sendiri. Sementara wanita diwakili oleh walinya. Hal ini mengimplikasikan bahwa calon mempelai wanita atau wali perempuan tidak memiliki otonomi yang sama dengan calon mempelai pria dalam keputusan pernikahan mereka.
Kedua, saksi dalam pernikahan. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah dua orang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sekiranya saksi laki-laki hanya satu orang, maka boleh ditambah dengan dua orang wanita. Artinya satu kesaksian laki-laki setara dengan kesaksian dua orang perempuan. Dengan demikian tidak sah nikah bila saksinya dua perempuan saja, harus ada satu orang saksi laki-laki bersama keduanya.
Ketiga, terkait mahar yang harus disediakan oleh penganten pria bagi wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalil wajibnya mahar ini disebutkan dalam QS. 4 :
وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا
“Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Dalam hadis Riwayat Bukhari Nabi Saw bersabda:
اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد
“Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.'
Ketidaksetaraan gender dalam hal ini adalah bahwa calon mempelai pria memiliki kewajiban finansial yang signifikan terkait dengan pernikahan, sementara calon mempelai wanita tidak memiliki kewajiban serupa dalam hal membayar mahar.
Keempat, kebolehan seorang suami menikahi lebih dari satu orang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, seorang istri tidak boleh melakukan hal yang sama. Poligami namun tidak sebaliknya, istri dilarang poliandri. Dasar kebolehan ini adalah firman Allah dalam QS. 4 : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟s
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”
Untuk di Indonesia poligami memiliki ketentuan yang relatif ketat. Harus ada alasan normative yang membolehkan poligami, seperti: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Selain itu disyaratkan bagi yang mau poligami untuk memenuhi beberapa hal berikut, seperti: a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Kelima, kewajiban suami terhadap istri, seperti memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt :
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”
Selain itu dalam QS. 65 : 6 Allah menegaskan Kembali kewajiban seorang suami :
اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٓ اُخْرٰىۗ
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Sementara itu, tidak ada kewajiban sebanding yang mencantumkan bahwa istri juga harus berkontribusi secara finansial dalam perkawinan. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah dihitung sebagai sedekah. Sebaliknya istri hanya diwajibkan patuh dan taat pada suami selagi sumainya benar. Hal ini dirumuskan dalam KHI Pasal 83, bahwa ; (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam pasal Pasal 84 disebutkan “(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz, (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.
Keenam, adanya masa iddah (masa tunggu) bagi seorang istri yang sudah berakhir perkawinannya baik karena perceraian, kematian ataupun berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 153 KHI, 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.; 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:  (a) apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari’ (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
Terdapat beberapa ayat dan hadis terkait masa iddah bagi wanita ini, antara lain ;
وَالَّذِيۡنَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنۡكُمۡ وَيَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا يَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّعَشۡرًا ​​ۚ فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا فَعَلۡنَ فِىۡٓ اَنۡفُسِهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيرٌ‏
Dan Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 1 menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
Sebaliknya, bagi suami tidak ada masa iddah. Kecuali dalam kasus istri meninggal dunia, maka suami dianjurkan berkabung sepatutnya dengan tidak ada Batasan hari. Hal ini disebutkan dalam pasal 170 ayat (2) bahwa Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.
Ketujuh, dalam masalah bagian warisan; 1) bagian anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 1;2, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 176 bahwa : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbandung satu dengan anak perempuan. Pasal ini mengatur pembagian warisan antara anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan hanya mendapatkan separuh bagian jika ia satu-satunya anak. Namun, jika ada dua anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Ketidaksetaraan gender terjadi ketika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, di mana bagian anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Ini menciptakan perbedaan dalam pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin.
2) bagian ayah dan ibu yang tidak sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 dan 178 KHI bahwa,  Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Kemudian Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian dan Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Ayah mendapatkan sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi hanya mendapatkan seperenam bagian jika ada anak. Ketidaksetaraan gender terjadi dalam situasi di mana ayah mendapatkan bagian yang lebih besar dari ibu, terlepas dari jumlah anak yang ditinggalkan pewaris. Kemudian pasal 178 juga mengatur pembagian warisan kepada ibu. Ibu mendapatkan seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih. Namun, jika tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian. Ketidaksetaraan gender terjadi ketika ibu mendapatkan bagian yang lebih kecil dari ayah dalam situasi di mana keduanya adalah pewaris bersama.
3). Bagian suami dan istri yang juga berbeda. Seorang suami mendapat bagian setengah dari harta peninggalan jika tidak ada anak. Sekiranya ada anak, maka suami mendapat seperempat. Sedangakn seorang istri mendapat seperempat jika tidak anak. Kalau ada anak, maka istri mendapat seperdelapan dari sisa harta.
 Diantara dalail bagian kewarisan ini adalah QS. 4 : 11 :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

KESIMPULAN
Dikursus kesetaraan jender  merekonstruksi semua aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari produk politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan juga filsafat, hampir tidak ada yang tak terpengaruh oleh pengarusutamaan kesetaraan jender ini. Lain halnya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan-ketentuan fiqh yang kerap disebut kurang sensitif jender, tetap jadi pegangan masyarakat muslim Indonesia. Bahkan hakim-hakim di Pengadilan Agama, menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang notabene sebagai kodifikasi kitab-kitab fiqh sebelumnya. Paling tidak terdapat tujuh hal penting dalam KHI yang sekaligus mempertegas perbedaan signifikan akan konsep relasi jender antara paradigma hukum keluarga islam dan yang diusung penggiat kesetaraan jender; )1 wali; 2) saksi nikah; 3) mahar; 4) Hak Kewajiban suami istri; 5) poligami; 6) ketentuan iddah, dan; bagian kewarisan.

BIBLIOGRAFI

Ahmed, Leila, Wanita dan Gender dalam Islam, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1992), Sect. I 
Al-Arabiyah, Samirah Bint al Jaziraah, Kebangunan Puteri Arab, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), Cet. I
Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), Jilid I
Daud, Abu, Sunan Abi Daud, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.)
Al-Ja’fi, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih Bukhari,  (Beirut : Dar Ibn Kasir, 1987/1407), Cet. III
al-Jaziri, Abdurrahman, Fiqh al Mazahib al-Arba’ah, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt) Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017), Cet. II
Mahmud, P. Marzuki, (2007). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group 
Al-Qanuji, Shidiq ibn Hasan, Abjad al-Ulum al-Wasy al-Marqum fi Bayan Ahwal al-Ulum, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), Jil. VI
Al-Quzwayny, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz. I
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), Cet. IV
Efizal, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al Furqon (Al Qur’an, Bahasa, dan Seni), Vol. 4 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017
Mesraini, Diskursus Gender Dalam Hukum Islam (Gender Discourse in Islamic Law), MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1 (2018)
Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality in The Rule of Law in Indonesian and Implementation), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 - April 2012
Sakdiah, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an Karya Prof. Dr. Nasaruddin umar, ma. Jurnal Takamul, Vol 10, No 1 (2021)
Setiawan, Heri, Steven Ouddy, Mutiara Girindra Pratiwi, Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Heri, Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang-undnag No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia