Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang

Linda Agustian, Ahmad Dibul Amda, Rifanto Bin Ridwan, Elkhairati Elkhairati

Abstract


Abstract:The purpose of  this study is to  determine the  views of the  community and  religious leaders of the  Selupu Rejang area regarding the urgency of marriage registration according to Islamic law and positive law.    This type of research is field research using descriptive qualitative research methods and a socio-normative approach with legal theory. The results of this study show that the urgency of marriage registration according to the perspective of religious leaders in Selupu Rejang District is very important for the sustainability of social and state life. The legal status of an unregistered marriage is incorrect in the sense that it must receive legal certainty and recognition from the State.  Therefore, it is appropriate between the two that is theologically correct and juridically correct to have the harmony to create a benefit in marriage for the realization of the purpose of marriage.  According to article 6 of the Compilation of Islamic Law, marriage has no legal force if it is not recorded, because justified legal acts are followed by legal protection against all consequences arising from such legal acts.

Keywords


Marriage, Registration, Religious figures.

Full Text:

PDF

References


Abdullah Arrofi’i Dkk, Ushul Fiqh (Ponorogo: Darussalam Press, 2011)

Gema Mahardika Dwiasa, Dkk, ‘Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat Apabila Terjadi Perceraian’, Jurnal Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan), 2018

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, And Setiawan Bin Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law, 3.2 (2021), 219–31

Instruksi Presiden Ri No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5

Jannah, shofiatul, nur syam, and sudirman hasan, ‘urgensi pencatatan pernikahan dalam presfektif hukum islam dan hukum positif di indonesia’, 2021

Latifah, Itsnaaini, ‘Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan | Lathifah | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum’, 2015

Mangku, dewa gede sudika, and ni putu rai yuliartini, ‘Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8.1 (2020), 138–55

Munawar, akhmad, ‘al’ adl, volume vii nomor 14, juli-desember 2015 issn 1979-4940’, vii (2015), 117–42

Nugroho, hafidz, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (studi putusan nomor : 1478/pdt.g/2016/pajt)’, hukum adigama, 19

Sarong, A. Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ed. By indonesia banda aceh (penerbit pena, 2010)

Sodiq, Muhammad, ‘Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan’, 7.2 (2014)

Sodiq, Muhammad, and Sunan, Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan (yogyakarta, 2014), VII

Usman, Rachmadi, ‘Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia’ [accessed 7 january 2022]




DOI: http://dx.doi.org/10.29240/berasan.v1i2.4994

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Linda Agustian, Ahmad Dibul Amda, Rifanto Bin Ridwan, Laras Shesa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Curup
Jalan Dr. Ak. Gani No. 01 Telp. (0732) 21010
Curup Rejang Lebong Bengkulu 39119